Search
Archives

Kilas Balik Fenomena Kurang Gizi Di Papua

Fakta telah menunjukan bahwa kekurangan gizi di Papua yang menimpa anak terus terjadi. Sejumlah media bahkan secara blak-blakan menguraikan hal tersebut dalam halaman mereka. Bahkan dalam Oxfam GB in Indonesia In Action, disebutkan di tahun 2005 ada sekitar 69,883 jiwa yang menderita gizi buruk di Papua. 58 orang diantaranya meninggal dunia. Bagaimana di tahun 2009?
Jika dirunut kembali ke belakang, ternyata kasus kurang gizi dan gizi buruk di Papua sudah sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Kesehatan Papua, dr. Tigor Silaban, pada September 2003 pernah mencatat sebanyak 27,3 % balita menderita kekurangan gizi. Prevalensi kurang gizi tertinggi disebutkan terdapat di Kabupaten Puncak Jaya, yakni 61,8 % dan yang terendah di Kabupaten Sorong, yaitu 20,2 %. Sedangkan rata-rata, prevalensi gizi buruk di Provinsi Papua sebesar 16 % dan gizi kurang 28,9 %.
Pada tahun 2005, angka kurang gizi di Papua sedikit menurun menjadi 14,3 %. Sedangkan  gizi buruk 3,7 %. Dengan demikian, total gizi kurang dan gizi buruk adalah sebesar 18,0 %. Menurut Silaban, tidak ada anak balita meninggal dunia karena masalah gizi. Kalaupun ada, hal itu akibat komplikasi dengan penyakit. Meski begitu, angka kematian balita masih cukup tinggi di Papua. Tahun 2003, menurut data Dinkes Papua, setiap tahun lebih dari 9.000 balita, atau 156 per 1.000 kelahiran hidup, di enam kabupaten meninggal dunia. Kematian bayi sebanyak 6.078 per tahun atau sekitar 112 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu mencapai 578 per tahun atau sekitar 1.161 per 100.000 kelahiran hidup.
Data yang disampaikan UNICEF, PBB, pada Februari 2003 ternyata lebih mencengangkan lagi. Meski tak disebutkan akibat gizi buruk namun kematian bayi pada sejumlah daerah miskin di Indonesia, tetap menjadi perhatian serius badan internasional itu. Termasuk juga di Papua. UNICEF menyebutkan, angka kematian bayi dan balita di Papua adalah tertinggi di dunia, yakni mencapai 186/1000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi 122/1000 kelahiran hidup. Selain itu, 12% anak-anak balita di Papua menderita kekurangan berat badan yang parah. Untuk angka kesehatan ibu dan anak, UNICEF memperkirakan 3,000 orang anak dari 60,000 bayi yang baru lahir meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Sedangkan untuk balita, dari 1000 anak, 60 di antaranya meninggal dunia. Begitu pun ibu. Dari 100.000 kelahiran hidup, 500 di antaranya meninggal dunia.
Yang memprihatinkan, semua kondisi ini terjadi ketika di Papua telah diberlakukan status Otonomi Khusus, dengan dana triliunan rupiah setiap tahunnya. Padahal, status Otonomi Khusus ini sendiri menekankan kesehatan, bersama dengan pendidikan dan peningkatan ekonomi, sebagai bidang yang harus didahulukan pemenuhannya. Tapi, mengapa kondisi buruk ini masih terus terjadi? Mengapa APBD Papua tahun 2003, untuk pos kesehatan hanya dianggarkan sebesar 15%? Apakah ini sudah sesuai dengan situasi dan kondisi Papua dengan segala keterbatasannya? Apakah ini sudah sejalan dengan amanah Otonomi Khusus? Mengapa pula para tenaga kesehatan di Kabupaten Fakfak pada tahun 2004 mengancam untuk angkat kaki dari Fakfak? Mengapa pula petugas kesehatan di Wamena melakukan hal yang sama? Bahkan pernah melakukan aksi mogok kerja? Atau petugas kesehatan di UGD Abepura, Jayapura, yang sudah beberapa kali melakukan mogok dan tidak melayani pasien?
Ketua perwakilan Unicef di Papua, Kiyoshi Nakamitsu pernah mengungkapkan, dari 2001 hingga 2005, Pemprov Papua sebenarnya telah melakukan kerjasama dengan Unicef dalam bidang kesehatan dengan dukungan dana bagi pemda sebanyak 44 miliar rupiah selama 5 tahun. Dana tersebut dialokasikan untuk  5 kabupaten yang ditunjuk sebagai daerah binaan Unicef, yakni Jayapura, Biak, Jayawijaya, Manokwari dan Sorong. Setiap tahun, masing-masing kabupaten mendapat bantuan dana kesehatan dari Unicef 50 Ribu US Dolar atau sekitar 600 hingga 700 juta.
Pada tahun anggaran 2003 misalnya, pemda Papua menerima bantuan dana kesehatan sekitar 2,5 miliar rupiah. Mengingat manajemen yang diterapkan Unicef sangat ketat dan transparan, maka kucuran dana setiap tahunnya sangat tergantung dari pertanggung-jawaban sebelumnya., “Dari hasil pengamatan saya diberbagai negara, seperti Afrika dan Mongolia, angka kematian ibu dan anak serta masalah kekurangan gizi di Papua ini masih jauh lebih tinggi dari Afrika dan Mongolia.
Menurutnya, perbandingan angka kematian bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dengan banyaknya bayi yang lahir, adalah 117 berbanding 1000. Artinya, jika di Papua diperkirakan angka kelahiran bayi sekitar 67 ribu, 7000 diantaranya meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Gizi Buruk Di Daerah
Di Jayapura, Papua, kasus serupa kerap menjadi bahan diskusi yang tak pernah habis. Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih di Papua, Rosmin Tingginale SKM kepada JUBI beberapa waktu lalu menuturkan, diduga kebanyakan warga yang bermukim di daerah pedesaan di pinggiran Kota Jayapura juga mengalami kekurangan gizi. Hal itu disebabkan akibat tak adanya pelayanan kesehatan yang baik dan memadai dari pihak Puskesmas setempat.
Tingginale menuturkan, hal ini terbukti dari hasil Praktek Belajar Lapangan (PBL) yang dilakukan mahasiswa Uncen di salah satu wilayah dipinggiran Jayapura. Yakni di Kampung Warbo, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, 2008 lalu. Dari data yang dihimpun mahasiswa, ternyata kategori status gizi pada balita menurut Berat Badan (BB) dan status gizi pada balita menurut Tinggi Badan (TB) cukup tinggi. Untuk kategori berat badan pada balita  dengan status gizi lebih sebanyak 5 %, berat badan balita dengan status cukup, 70 %, berat badan balita dengan status kurang, 11, 7 % dan berat badan balita dengan status kurang sekali, 13, 3 %.
Ditambahkan Tingginale, sedangkan status gizi pada balita menurut Tinggi Badan (TB) adalah balita berstatus gizi lebih sebanyak 0 %, balita berstatus gizi cukup, 50 %, balita berstatus gizi kurang, 13,3 %, dan balita berstatus gizi buruk, 36, 7 %.
Dijelaskannya, gizi buruk disebabkan karena, Pertama, balita tidak mendapat ASI ekslusif (air susu ibu) atau telah mendapat makanan selain ASI sebelum umur 6 bulan. Kedua, balita diisapi sebelum umur 2 tahun. Ketiga, balita tidak mendapatkan makanan pendamping (MP-ASI) pada umur 6 bulan atau lebih. Keempat, MP ASI kurang dan tidak bergizi. Kelima, setelah umur enam bulan, balita jarang disusui. Selanjutnya, keenam, balita menderita sakit dalam waktu lama seperti diare, campak, TBC, batuk pilek dan terakhir terdapatnya lingkungan yang kotor dan kurangnnya membersihkan diri.
Dari data yang dihimpun tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada pemerintah daerah Keerom. Namun hingga saat ini belum ada tindakan pencegahan yang dilakukan. “Kitong hanya kase data lapangan saja, tong tra bisa buat apa, tong harap data itu bisa dong lihat tapi kenyataannya tidak,” tukasnya
Seperti di Jayapura, di Merauke, seperti diberitakan salah satu media lokal, tertanggal 17 April kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Merauke, drg. Josef Rinta Riatmaka, M.Kes mengatakan dari data yang berhasil dihimpun, sekitar 3,2 % dari total yang disurvey mengalami gizi buruk sementara 12 % lebih mengalami gizi kurang.   Daerah-daerah tertentu yang cukup banyak ditemukan kasus gizi buruk dan kekurangan gizi tersebut adalah Distrik Okaba dan Distrik Ulilin.
Sementara itu ditempat terpisah, Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua, Tahi Butar butar, mengemukakan semestinya semua pihak berbesar hati mengakui kesehatan anak balita di Papua sangat memprihatinkan. Kenyataan tersebut tak perlu disembuyikan, hanya karena Papua sedang melaksanakan UU Otonomi Khusus. Ditegaskannya, Otsus bukan jaminan membangun kesejahteraan masyarakat Papua. Komitmen, pengorbanan, kejujuran, keadilan, integritas pribadi pejabat, dan semangat berpartisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat menjadi kunci keberhasilan Otsus Papua.
“Inilah akibat dari kebiasaan buruk. Tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Hanya keledai dungu yang jatuh di lubang yang sama untuk keduakalinya. Untuk itu kita semua sepakat, bahwa manusia yang memiliki akal dan budi pekerti dan yang paling penting, kita semua mestinya memiliki nurani untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya. (Nur Indah Fitriana)

Categories
Bookmarks